PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berhasil memfasilitasi pemulangan bayi berinisial SA (9 bulan) dari Johor, Malaysia. Bayi yang sempat terpisah dari orang tuanya di sebuah rumah sakit tersebut kini telah resmi diserahkan kepada pihak keluarga di Kecamatan Kraksaan pada Rabu (28/1).
Proses pemulangan ini merupakan hasil kolaborasi intensif antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT P2TK, serta jajaran Pemkab Probolinggo.
Sebelumnya, bayi SA diketahui menjalani perawatan medis akibat penyakit paru-paru di salah satu rumah sakit di Johor. Namun, dalam prosesnya, bayi tersebut terlantar hingga memerlukan intervensi perlindungan dari pemerintah. Setibanya di Bandara Internasional Juanda, SA dikawal ketat oleh tim Pemprov Jatim menuju titik serah terima di Kantor Disnaker Kabupaten Probolinggo.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat.
"Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), untuk selalu berangkat melalui jalur legal dan prosedural. Kepatuhan terhadap aturan negara tujuan adalah kunci perlindungan diri yang utama, " tegas Rachmad.
Mengingat latar belakang keluarga bayi SA yang berasal dari kalangan kurang mampu, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus:
Camat Kraksaan, Puja Kurniawan, mengonfirmasi bahwa seluruh dokumen kependudukan SA telah diurus secara cepat guna menjamin hak warga negaranya.
Kepala Puskesmas Kraksaan, dr. Heni Rahmawati, berkomitmen memantau kondisi paru-paru SA dengan mempelajari rekam medis dari Malaysia untuk menentukan langkah medis lanjutan.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kraksaan tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kesejahteraan bayi di lingkungan keluarganya di Kelurahan Patokan.
Keberhasilan ini membuktikan kuatnya jejaring perlindungan warga negara di luar negeri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai risiko keberangkatan non-prosedural guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Updates.