Kamil
JAKARTA – Tata kelola fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menuai pujian nasional. Kabupaten Probolinggo berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan menduduki posisi tujuh secara nasional dalam realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Yang lebih membanggakan, pencapaian ini menjadikan Probolinggo sebagai peringkat pertama di Provinsi Jawa Timur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menjelaskan bahwa kedisiplinan dan keseriusan seluruh jajaran perangkat daerah dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran adalah kunci utama keberhasilan ini. Menurutnya, proses ini dilakukan semata-mata demi kepentingan publik. "Bapak Menteri Dalam Negeri sendiri yang menyebut Kabupaten Probolinggo menduduki peringkat terbaik 1 se-Provinsi Jawa Timur, " ujar Sekda Ugas Irwanto, pada Senin (27/10/2025).
Capaian ini diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pengumuman tersebut disampaikan dalam forum resmi retreat Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda se-Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Secara statistik, kinerja Probolinggo sangat menonjol. Berdasarkan data grafik realisasi APBD kabupaten se-Indonesia per 24 Oktober 2025, Kabupaten Probolinggo sukses menembus angka 71, 85 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yang masih berada di 57, 60 persen. Progres ini membawa Probolinggo masuk dalam jajaran 20 kabupaten dengan tingkat serapan anggaran tertinggi di Indonesia. Dari total 415 pemerintah kabupaten yang dilaporkan, posisi Probolinggo ini melampaui sejumlah daerah besar lain di Jawa Timur seperti Banyuwangi dan Sidoarjo.
Selain mendapatkan apresiasi, Sekda Ugas mengungkapkan bahwa realisasi anggaran yang optimal berpotensi mendatangkan insentif dari pemerintah pusat. "Alhamdulillah, kami mendapat apresiasi dari Mendagri. Kinerja realisasi terbaik ini biasanya diganjar bonus atau insentif tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat, yang nilainya diperkirakan antara Rp 6 hingga Rp 7 Miliar, " jelas Sekda Ugas.
Menurut Sekda Ugas, raihan ini tidak terlepas dari kualitas perencanaan yang matang di awal. Perencanaan yang disusun harus strategis, logis, realistis, dan fleksibel agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. "Realisasi anggaran yang baik berawal dari perencanaan yang unggul. Kita harus mampu memprediksi tantangan sekaligus mengalokasikan sumber daya secara tepat sejak awal tahun, bukan menunda di akhir, " tegasnya.
Sekda Ugas juga menyoroti kebiasaan buruk yang selama ini terjadi di banyak daerah. Ia mengakui, "Selama ini realisasi APBD masih banyak bertumpu pada kegiatan di akhir tahun. Dampaknya, anggaran menumpuk dan pelaksanaan program kurang merata sepanjang tahun, sehingga rendahnya serapan anggaran pada triwulan sebelumnya."
Menanggapi prestasi ini, Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris atau Gus Haris, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja maksimal mereka. "Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan disiplin kolektif seluruh perangkat daerah. Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, " ujar Gus Haris. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini mendukung komitmen pemerintah daerah dalam transformasi digital, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Kami akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan agar realisasi APBD berjalan optimal, " tutupnya.
Keberhasilan ini memperkuat posisi Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan tata kelola fiskal yang sehat, kredibel, dan memiliki daya saing kuat dalam percepatan pembangunan.
